Tabanan, suaranetizenbali.com - Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. Tingginya angka kekerasan serta berbagai persoalan yang menimpa anak mendorong penguatan komitmen lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, saat membuka Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3).

Kegiatan yang merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga kalangan akademisi dalam perlindungan anak.

Dalam paparannya, Seniasih Giri Prasta menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi hingga penelantaran, masih menunjukkan angka yang memprihatinkan sehingga membutuhkan langkah nyata dari seluruh pihak.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi sejak dini kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman mengenai batasan tubuh serta keberanian untuk melaporkan tindakan yang tidak pantas.

Selain itu, peran keluarga dinilai sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat bagi tumbuh kembang anak.

Menurutnya, Forum PUSPA hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, masyarakat, media, serta akademisi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Berbagai tantangan lain juga turut menjadi perhatian, seperti praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat komitmen dan meningkatkan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tabanan.

“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan sejumlah materi strategis dari para narasumber. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan berbagai langkah dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan terkait pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.